PEMBENTUKAN IPPI DI KANWIL DJKN JABAR

Bandung – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Kanwil DJKN) Jawa Barat menyelenggarakan Rapat Pembentukan Pengurus Ikatan Penilai Pemerintah Indonesia (IPPI) Cabang Jawa Barat (12/9). Rapat dihadiri oleh Perwakilan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) I Jawa Barat, Perwakilan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat, Kepala Bidang Penilaian, Kepala Seksi Penilaian I & 2 Kanwil DJKN Jabar, dan seluruh Kepala Seksi Penilaian KPKNL di lingkungan Kanwil DJKN Jawa Barat. Pembentukan Pengurus IPPI Cabang Jawa Barat merupakan tindak lanjut hasil Musyawarah Nasional (Munas) IPPI tanggal 3 s.d. 4 Oktober 2013. Hasil Keputusan Munas tersebut berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum IPPI Nomor 01/SK/IPPI/IX/2013 telah ditetapkan Dewan Pengurus Pusat IPPI periode 2013-2015.

Kepala Bidang Penilaian Kanwil DJKN Jabar, Tatang Ruhiyat dalam sambutannya menyampaikan maksud dan tujuan dibentuknya IPPI Cabang Jawa Barat. “Pembentukan IPPI Cabang Jawa Barat dibentuk berdasarkan Surat Plt. Ketua Umum IPPI Nomor S-03/IPPI/VI/2014 tentang Pembentukan Pengurus Cabang IPPI,” ujarnya. “Sesuai AD/ART organisasi, IPPI bertujuan menggalang persatuan para anggota Penilai Pemerintah, membina dan meningkatkan keahlian anggota, melayani dan melindungi para anggota serta meningkatkan peran serta seluruh anggota dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur.“

Sapto Mintarto, selaku Kepala Kanwil DJKN Jabar menyambut baik dibentuknya IPPI Cabang Jawa Barat. Dalam pengarahannya Sapto menyampaikan, “IPPI merupakan satu-satunya wadah bagi profesi Penilai Pemerintah baik yang berada di Kementerian/Lembaga maupun Penilai di Pemerintah Daerah.” Untuk itu Sapto berharap “Dengan dibentuknya IPPI, semua Penilai Pemerintah dapat terlindungi, dan wadah ini dijadikan sarana untuk lebih meningkatkan kualitas dan kompetensi Penilai itu sendiri,” harapnya. Perwakilan dari BPN Provinsi Jabar, Sutarto dan Perwakilan dari Kanwil DJP Jabar I, Sarasianti juga menyambut baik dibentuknya IPPI Cabang Jawa Barat ini. Harapan yang sama dengan Kepala Kanwil DJKN Jabar, dilontarkan oleh wakil dari kedua instansi tersebut.

Selanjutnya, ditetapkan Usulan Susunan Pengurus Cabang IPPI Jawa Barat sebagai berikut: Ketua Cabang: Kepala Kanwil DJKN Jawa Barat, Wakil Ketua I: Kepala Kanwil DJP Jawa Barat I, Wakil Ketua II: Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat, Sekretaris: Kepala Bidang Penilaian Kanwil DJKN Jawa Barat, Wakil Sekretaris: Kepala Seksi Penilaian I Kanwil DJKN Jawa Barat, dan Bendahara: Kepala KPKNL Bandung.

Usulan kepengurusan IPPI Cabang Jawa Barat tersebut selanjutnya akan disampaikan kepada Dewan Pengurus Pusat IPPI untuk ditetapkan/disahkan dengan Surat Keputusan dari Ketua Umum IPPI. (Yuantha A/Kihi Jabar-Foto: Ade Mulyadi).

  
 

IHT PENILAIAN KANWIL DJKN JAWA BARAT

Bandung – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Kanwil DJKN) Jawa Barat, 10-12 September 2014 mengadakan In House Training(IHT) penilaian. Para Penilai yang berada di lingkungan Kanwil DJKN Jawa Barat mengikuti IHT tersebut. Acara yang dibuka oleh Kepala Kanwil Jabar, Sapto Mintarto tersebut berlangsung di Ruang Sidang Gedung Keuangan Negara Bandung, Jalan Asia-Afrika No. 114 Bandung .Dalam sambutannya Sapto menyampaikan, “IHT Penilaian ini merupakan program pembinaan yang dilakukan oleh Kanwil kepada para Penilai di lingkungan Kanwil DJKN Jawa Barat,  diharapkan dapat meningkatkan kompetensi para penilai dan dijadikan sarana bagi para penilai untuk menimba wawasan khususnya dalam teori dan praktek penilaian serta bagaimana cara membuat laporan penilaian yang baik dan benar,” ujarnya. 

 

 

 

Bapak yang selalu berpenampilan rapih ini juga mengharapkan acara IHT jika dianggap perlu dapat dilakukan setiap tiga bulan sekali, mengingat peran penilai saat ini sangat strategis, terbukti dari semakin banyaknya Kementerian/Lembaga, BUMN/BUMD dan Stake Holder yang meminta bantuan penilai DJKN untuk menilai aset miliknya. Program pembinaan dan peningkatan kompetensi Penilai DJKN di tingkat wilayah merupakan kegiatan yang terintegrasi dengan program pembinaan Penilai DJKN secara menyeluruh. Demi terciptanya kesegaraman pelaksanaan pembinaan dan peningkatan kompetensi penilai di masing-masing kantor wilayah, Kantor Pusat menerbitkan pedoman yang dijadikan panduan bagi kantor wilayah dalam menyusun program pembinaan dan peningkatan kompetensi penilai.

Tatang Ruhiyat, Kepala Bidang Penilaian Kanwil DJKN Jawa Barat dalam pengarahannya menyampaikan, “Metode-metode pembinanaan yang sudah harus dijalankan oleh Kanwil maupun KPKNL saat ini adalah IHT, diskusi berkala masalah penilaian yang dilakukan setiap bulan, pemaparan Tim Penilai di depan peer sebelum Tim Penilai menandatangani Laporan Penilaian, dan pengiriman Penilai  mengikuti Diklat/Workshop sesuai pemanggilan.” Pria yang menggemari olah raga bulutangkis dan menyanyi ini berharap, “Para Penilai dapat memanfaatkan waktu dan kesempatan pada acara ini dengan sebaik-baiknya untuk menambah ilmu dan wawasan tentang penilaian, sehingga kualitas dan kompetensi para Penilai Kanwil DJKN Jawa Barat khususnya di masa yang akan datang semakin meningkat.”

Acara yang berlangsung tiga hari ini dimulai dengan pretest yang diikuti seluruh peserta acara. Selanjutnya pemaparan materi terkait dengan penilaian yaitu Teori dan Dasar-dasar Penilaian, Pendekatan Data Pasar, Pendekatan Pendapatan, dan Penyusunan Laporan Penilaian yang masing-masing dibawakan secara bergantian oleh Agus Susanto (Kasi. Penilaian I Kanwil DJKN Jawa Barat), Mazuandi (Kasi. Penilaian II Kanwil DJKN Jawa Barat), Renie Kameswara (Kasi. Penilaian KPKNL Bandung), dan Kunarso (Kepala Seksi Penilaian KPKNL Bogor). Pada hari terakhir, setelah penyampaian materi selesai, peserta IHT mengikuti post test yang disaksikan langsung oleh Kepala Bidang Penilaian. Tatang menutup acara IHT dan berpesan, “Penilai pada Kanwil DJKN Jawa Barat agar selalu meningkatkan kualitas dan kompetensi penilainya demi terwujudnya kualitas penilaian yang baik dan benar,” ujarnya. (Yuantha A/KIHI Jabar)