SEMARAK HARI OEANG KE-67, TENIS LAPANGAN SUMBANG GELAR JUARA KE DUA

Rawamangun – Petenis DJKN akhirnya mengakui kehebatan petenis Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada partai final tenis lapangan dalam rangka Hari Oeang Republik Indonesia yang ke-67 di GOR Bea Cukai, Rawamangun, Jakarta pada 18 Oktober lalu.

Partai ini merupakan partai ulangan final tahun lalu, dimana DJKN juga harus mengakui keunggulan DJP pada waktu itu. Uniknya, skornya pun berulang, 3-0 untuk DJP. Heran? Tentu tidak. Dengan komposisi pemain yang hampir sama dengan tahun lalu, DJP yang diperkuat pemain Pra-PON (Pekan Olahraga Nasional-red), target sebagai kampiun tenis di Kementerian Keuangan pun bukan hal yang muluk.

Dilain pihak, pemain DJKN berbekal kemenangan melawan tim Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) pada laga semifinal sebelumnya dan semangat mengulang kejayaan tahun 2011, dimana DJKN berhasil merengkuh predikat juara 1 dengan mengalahkan Direktorat Jenderal Perbendaharaan pada partai final, berharap banyak dapat mengalahkan DJP pada partai kali ini.”Target kami tahun ini adalah juara, meski kami underdog, tapi kami akan berusaha yang terbaik, pressure ada di mereka,” ujar Abdul Manaf selaku manajer tenis DJKN. Namun asa itu belum terwujud, untuk sekarang.

Pertandingan akhirnya ditutup dengan skor 3-0 untuk kemenangan DJP. Bagi DJKN, raihan juara kedua sudah baik, mengingat lawan yang dihadapi adalah DJP. “Kami akui DJP lebih baik dari kami dan kami cukup puas bisa tampil kembali di final, tapi bukannya kami tanpa perlawanan, hanya dewi fortuna sedang tidak berpihak kepada kami, tunggu kami tahun depan,” ungkap Abdul Manaf selepas sesi upacara penutupan.

Daftar Pemain Final Tenis Lapangan :
Partai Pertama
Agus-Fahdrian (DJKN) vs Kifni-Yoseph (DJP)

Partai Kedua
Imam Santoso-Bayu Firdaus vs Joko-Siswono

Partai Ketiga
Eko-Ivan vs M. Akhsan-Hence

Daftar Juara Tenis Lapangan :
Juara 1 – DJP
Juara 2 – DJKN
Juara 3 – DJBC

Juara 4 - DJA

(arifin/humas)

Aset Eks BDL Laku Setelah Lelang Yang Keempat.

Purwakarta – Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwakarta akhirnya berhasil melelang aset properti eks Bank Dalam Likuidasi (BDL) barang sitaan  Panitia Urusan Piutang Negata (PUPN) Cabang DKI Jakarta, setelah dilakukan lelang ulang yang keempat. Lelang dibuka oleh Nandang Hidayat selaku Pajabat Lelang, bertindak sebagai Pejabat Penjual adalah Dadang Hermawan.

Aset yang dilelang sebanyak 8 bidang, sedangkan yang laku hanya 1 bidang yaitu sebidang tanah yang  berlokasi di Desa Kutamanah Kecamatan Sukasari Kabupaten Purwakarta dengan harga sebesar Rp.725.200.000,-. Dalam pelaksanaan lelang ini juga hadir pegawai dari pemohon bantuan lelang KPKNL Jakarta III, Nicodemus Ratu dan Mas’ud.

Peserta lelang sebanyak 1 peserta. Dalam penjelasannya Pejabat Lelang menyampaikan bahwa aset dilelang dalam kondisi apa adanya. Lelang dilaksanakan dimulai dengan pembacaan Risalah Lelang serta dilanjutkan dengan tanya jawab. Penawaran dimulai dengan harga limit sebesar Rp.725.000.000,- terus kemudian terjadi penawaran lisan naik menjadi Rp.725.200.000,-.

Dengan pelaksanaan lelang atas barang sitaan PUPN Cabang DKI Jakarta ini, berarti realisasi pelaksanaan lelang KPKNL Purwakarta telah mencapai sebesar 600% dari target yang telah ditetapkan.

(arif)

Sosialisasi dan Bimtek Penilaian Kanwil DJKN Jawa Barat

Kegiatan sosialisasi selanjutnya dilanjutkan di Ruang Lelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandung Jl. Ambon No.1 Bandung yang menghadirkan narasumber Edih Mulyadi dari Direktorat Penilaian Kantor Pusat DJKN. Kegiatan tersebut diadakan sebagai upaya menyegarkan kembali pengetahuan pegawai seputar penilaian serta meng-update informasi terbaru seputar kebijakan-kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kegiatan penilaian. Menurut Edih Mulyadi, Kantor pusat telah menerbitkan beberapa peraturan terkait penilaian. Dengan sosialisasi, diharapkan adanya feedback dari para peserta sebagai masukan untuk penyempurnaan peraturan lebih lanjut. “Kantor pusat membuka pintu untuk kritik dan saran, selama disertai dengan argumentasi yang tepat dan data-data yang akurat,” jelas Edih.Bandung – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Jawa Barat mengadakan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Penilaian di lingkungan Kanwil DJKN Jawa Barat pada Selasa 11 Juni 2013. Pembukaan Sosialisasi dilaksanakan pada pagi hari di Hotel Grand Seriti oleh Kakanwil DJKN Jawa Barat, bersamaan dengan pembukaan kegiatan Penyegaran Penilaian Usaha Angkatan II 2013 dan“Current Issue” oleh Direktur Penilaian DJKN.

Edih Mulyadi menjelaskan, bagi seorang penilai, pemahaman akan prinsip maupun teori-teori dasar penilaian mutlak diperlukan. Di samping itu, wawasan tentang peraturan-peraturan terkait penilaian harus selalu di-update. Instinc, kepekaan seorang penilai dalam menerapkan teori penilaian akan terasah dengan seringnya melakukan penilaian ke lapangan. Panduan tata cara berupa peraturan-peraturan baru terkait penilaian, maupun bultek (bulletin teknis) penilaian dalam mendukung pelaksanaan inventarisasi dan penilaian sudah diberikan oleh kantor Pusat. Menurut Edih, di samping memudahkan melakukan penilaian, panduan yang terlalu teknis juga berdampak membatasi ruang gerak penilai untuk mengaktualisasikan kemampuannya. Oleh karena itu, menurut pria asli Sukabumi ini, panduan penilaian akan diberikan, tetapi tetap memberikan keleluasaan bagi penilai untuk mengaktualisasikan kemampuannya.

Di hadapan para penilai dari perwakilan KPKNL dan Kanwil DJKN Jawa Barat, narasumber memaparkan, bahwa salah satu hal yang perlu dilengkapi dalam laporan penilaian adalah dokumentasi. Kertas Kerja, data pembanding, analisis yang dilakukan, hingga coretan-coretan dalam menentukan pembanding semestinya ikut dilampirkan dalam laporan penilaian. Di kemudian hari, apabila terdapat pertanyaan terkait hasil penilaian, seorang penilai dapat menjelaskan kembali sesuai dokumentasi yang dilampirkan.

Terkait wacana penilaian atas Barang Milik Daerah (BMD), Edih Mulyadi menjelaskan bahwa pada prinsipnya Penilai DJKN dapat menindaklanjuti permohonan penilaian BMD, tetapi ada syarat yang harus dipenuhi. Syarat tersebut ialah (1) kegiatan penilaian BMD tidak mengganggu tugas dan fungsi utama DJKN, (2) tetap memprioritaskan penilaian BMN, (3) tersedianya SDM yang memadai baik dalam hal kuantitas (jumlah) maupun kualitas (kompetensi), dan yang tidak kalah pentingnya adalah (4) semua biaya ditanggung oleh pihak pemohon.

 

Di akhir acara, narasumber kembali menegaskan untuk mencoba mengimplementasikan peraturan-peraturan yang telah diterbitkan kantor pusat  alam praktik penilaian. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kekurangan/kelemahannya, minimal dapat dikomentari. Bila ada masukan berupa kritik atau pun saran dapat disampaikan ke kantor pusat melalui surat, dengan terlebih dahulu diberitahukan lewat telepon.

Acara sosialisasi ditutup oleh Kepala KPKNL Bandung Teddy Syandriadi, mewakili Kepala Kanwil DJKN Jawa Barat.(Teks: Hadiwijaya – Kanwil DJKN Jawa Barat | Editor: QR)

DJKN Setor Hasil Lelang Aset Eks BPPN Rp587 Milyar ke Kas Negara

 Purwakarta – Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwakarta dan Direktorat PKNSI berhasil melelang aset eks BPPN dengan nilai total Rp441.211.111.999,00. Aset yang dilelang adalah dua objek tanah masing-masing berlokasi di Wanajaya-Karawang dan Sumur Kondang-Cikampek. Objek lelang di Sumur Kondang terdiri atas 82 bidang tanah dengan luas 230.024 m², sedangkan objek yang berlokasi di Wanajaya terdiri atas 14 bidang tanah seluas 2.162.885 m².

Objek Lelang di Wanajaya dengan harga limit Rp390 milyar terjual di harga Rp390,1 milyar. Objek lainnya di wilayah Sumur Kondang dengan harga limit Rp40 milyar terjual dengan harga yang cukup unik yaitu Rp51.111.111.999,00.

Dalam keterangannya, Kepala KPKNL Purwakarta Usen Irfan Shidik menjelaskan bahwa objek di Wanajaya memiliki harga limit yang tinggi karena terletak di kawasan strategis. “Objek lelang tersebut teletak di antara dua kawasan industri. Selain itu, wilayah sekitarnya juga disebut-sebut merupakan lokasi rencana pembangunan bandara”, ujarnya.

Proses pelaksanaan lelang berjalan dengan tertib walaupun sempat terjadi insiden kecil. Insiden bermula saat seorang calon pembeli meminta izin kepada pejabat lelang KPKNL Purwakarta Eka Saptono dan Pejabat Penjual Beta Embriyono Adna untuk melihat peta situasi objek lelang. Setelah itu seorang calon pembeli lainnya menginterupsi dan mengatakan dengan lantang bahwa hal tersebut tidak boleh dilakukan karena proses pengenalan objek lelang telah dilakukan pada saat aanwizjing.Walaupun sempat terjadi ketegangan karena ucapan tersebut, namun akhirnya calon pembeli yang ingin melihat peta situasi pun duduk kembali setelah diberi penjelasan oleh pejabat lelang.

Acara lelang yang digelar di Gedung KPKNL Purwakarta tersebut sedianya diikuti oleh 5 peserta, namun karena 1 orang terlambat melakukan registrasi ulang, maka pelaksanaan lelang hanya diikuti oleh 4 peserta. Atas lelang tersebut, pemenang lelang dan penjual dikenai bea lelang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2013. Adapun pemindahtanganan objek berupa tanah akan dikenai Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Selanjutnya, BPHTB akan menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Cikampek dan Karawang, sedangkan hasil penjualan serta bea lelang akan disetor ke kas negara.

Lelang Secara Serentak

Lelang aset eks BPPN yang dilakukan oleh DJKN tersebut bukan hanya dilakukan di KPKNL Purwakarta. Lelang juga dilaksanakan secara serentak di beberapa daerah di antaranya Serpong, Jakarta, dan Bandung. Dari seluruh lelang termasuk hasil lelang di Purwakarta, DJKN berhasil mengumpulkan dana senilai Rp587 Milyar yang selanjutnya akan disetor ke kas negara. (tajudin/risma-humas DJKN)

KPKNL Purwarkarta: Purna Bakti Bukan Akhir Dari Segalanya

Purwakarta – Bertempat di Aula Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwakarta, pada Rabu 5 Juni 2013 diselenggarakan acara pelepasan pegawai pada KPKNL Purwakarta yang telah memasuki masa purna bakti, yaitu Hanafi Ruchyat Mutasar,Kepala Seksi Pelayanan Lelang yang memasuki masa purna bakti terhitung mulai tanggal 1 Juni 2013. Acara ini dihadiri oleh Kepala KPKNL Purwakarta, pejabat eselon IV, pegawai KPKNL Purwakarta,stakeholder, serta rekan-rekan kerja yang sudah lebih dulu memasuki purna bakti.

Hanafi Ruchyat Mutasar, yang lahir pada 8 Mei 1957, mengabdi kepada Kementerian Keuangan selama 33 tahun 3 bulan,memulai karirnya di KP3N sejak 1 Februari 1980. Kemudian Februari 1996, Hanafi mendapat promosi sebagai Kasubsi Piutang Perbankan KP3N Bogor. Satu tahun kemudian, Hanafi mendapat mutasi ke KP3N Palangkaraya sebagai Kasubsi IH. Januari 2002, Hanafi mendapat promosi sebagai Kepala Seksi Piutang Negara KP2LN Serang, kemudian Juni 2006 mendapatkan mutasi ke Kanwil Semarang sebagai Kepala Seksi Bimbingan Lelang,dan terakhir  Maret 2010, ia menduduki jabatan sebagai Kepala Seksi Pelayanan Lelang, KPKNL Purwakarta.

 

Pada kesempatan acara pelepasan tersebut, Kepala KPKNL Purwakarta Usen Irfan Shidik, menyampaikan ucapan terima kasih atas kerja sama dan kinerja Hanafi yang selalu melebihi target dari yang ditentukan oleh Kantor Pusat DJKN selama kurang lebih 3 tahun berkarya di KPKNL Purwakarta. Tak lupa Usen menyampaikan permohonan maaf atas segala kesalahan yang dilakukan oleh para pegawai KPKNL Purwakarta dalam kebersamaan dan kerja sama. Selanjutnya Usen berpesan kepada Hanafi yang memasuki masa purna bakti untuk bersyukur karena telah melalui tahapan-tahapan kehidupan berkarya dengan berbagai pengalaman yang diperoleh selama lebih dari 30 tahun. Dengan memasuki masa purna bakti berarti Hanafi dapat memiliki lebih banyak waktu untuk berkumpul dengan keluarga akan tetapi bukan berarti menjadi berhenti berkarya karena masa purna bakti bukan akhir dari segalanya. Ia juga berharap agar tetap terjalin tali silaturahmi yang baik antara pegawai KPKNL Purwakarta dengan pegawai yang sudah purna bakti. Pesan dan kesan disampaikan pula oleh perwakilan rekan kerja Hanafi yang sudah lebih dulu memasuki masa purna bakti serta pelaksana pada Seksi Pelayanan Lelang yang secara intens berhubungan dan bekerja sama dengan Hanafi. 

 

Selanjutnya, Hanafi menyampaikan pesan dan kesan selama berkarya di KPKNL Purwakarta. Ia menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerja sama dan kebersamaan yang telah terjalin, dan juga permintaan maaf atas kesalahan yang dilakukan. Ia berpesan agar kebersamaan dan kekeluargaan harus selalu dijaga dalam lingkungan kerja agar tercipta lingkungan kerja yang nyaman. Acara ditutup dengan pemberian ucapan selamat kepada Hanafi yang telah memasuki masa purna bakti dari semua pegawai dan undangan yang hadir. (Teks: Tri Wahyuningsih | editor: f3)

BPK: Wajar Dengan Pengecualian atas LKPP Tahun 2012

Jakarta, Selasa (11 Juni 2013) – Memenuhi Pasal 17 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK),  Drs. Hadi Poernomo, Ak. menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat   (LHP LKPP) Tahun 2012 kepada DPR RI dalam Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta pada hari ini (11/6). Dalam penyampaian LHP LKPP tersebut, hadir pula Wakil Ketua dan Anggota BPK serta pejabat pelaksana BPK.

LKPP merupakan bentuk pertangungjawaban pelaksanaan APBN oleh Pemerintah Pusat. LKPP Tahun 2012 meliputi dari Neraca Pemerintah Pusat per 31 Desember 2012 dan 2011, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Sebelum LKPP Tahun 2012 dibahas DPR sebagai pertanggungjawaban APBN Tahun 2012, LKPP tersebut diperiksa BPK. Setelah BPK menerima LKPP tersebut dari Pemerintah, BPK memeriksa LKPP tersebut dan menyampaikan LHP atas LKPP tersebut kepada DPR, DPD, dan juga Pemerintah Pusat.

LHP LKPP Tahun 2012 terdiri dari enam buku, yaitu: (1) Ringkasan Eksekutif Hasil Pemeriksan atas LKPP Tahun 2012; (2) LHP atas LKPP Tahun 2012; (3) LHP Sistem Pengendalian Intern (SPI) LKPP Tahun 2012; (4) LHP atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan LKPP Tahun 2012; (5) Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan atas LKPP Tahun 2007-2011; dan (6) Laporan Tambahan berupa Laporan Hasil Reviu atas Pelaksanaan Transparansi Fiskal Tahun 2012.

BPK memberikan opini “Wajar Dengan Pengecualian” (WDP) atas LKPP Tahun 2012. Opini WDP tersebut sama dengan opini BPK untuk LKPP Tahun 2011. Pengecualian (qualification) pada LKPP Tahun 2012 meliputi empat hal sebagai berikut:

1. Untung atau rugi selisih kurs dari seluruh transaksi yang menggunakan mata uang asing belum dilakukan sesuai Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan terkait yang berpengaruh pada realisasi penerimaan dan/atau belanja;

2. Kelemahan penganggaran dan penggunaan Belanja Barang, Belanja Modal, dan Belanja Bantuan Sosial, yaitu:

• Kelemahan pengendalian dan pelaksanaan revisi DIPA sehingga realisasi belanja melampaui DIPA sebesar   Rp11,37 triliun untuk selain Belanja Pegawai;

• Belanja Barang dan Belanja Modal yang melanggar ketentuan perundang-undangan dan berindikasi merugikan negara sebesar Rp546,01 miliar, termasuk yang belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp240,16 miliar dan

• Pembayaran Belanja Barang dan Belanja Modal di akhir tahun sebesar Rp1,31 triliun tidak sesuai realisasi fisik;

• Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp1,91 triliun masih mengendap di rekening pihak ketiga dan/atau rekening penampungan kementerian negara/lembaga dan tidak disetor ke kas negara; dan

• Penggunaan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp269,98 miliar tidak sesuai dengan sasaran.

3. Aset eks-BPPN sebesar Rp8,79 triliun belum ditelusuri keberadaannya dan aset properti eks kelolaan PT PPA sebesar Rp1,12 triliun belum diselesaikan penilaiannya; dan

4. Saldo anggaran lebih (SAL) pada akhir tahun 2012 yang dilaporkan berbeda dengan keberadaan fisik SAL tersebut sebesar Rp8,15 miliar, penambahan fisik SAL sebesar Rp33,49 miliar tidak dapat dijelaskan, serta koreksi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp30,89 miliar tidak didukung dokumen sumber yang memadai .

Selain menyampaikan opini dan alasan pengecualian di atas, BPK melaporkan 12 temuan kelemahansistem pengendalian intern (SPI) dalam LHP SPI LKPP Tahun 2012 dan lima temuanketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam LHP Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan LKPP Tahun 2012.  Rincian temuan tersebut dapat dilihat padaLampiran 1.

Berkaitan dengan temuan kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tersebut di atas, BPK merekomendasikan kepada Pemerintah untuk menindaklanjuti delapan rekomendasi BPK dalam LHP LKPP Tahun 2011 dan  16 rekomendasi terkait temuan pemeriksaan LKPP Tahun 2012. Rincian rekomendasi BPK dapat dilihat pada Lampiran 2.

Mengingat LKPP merupakan konsolidasian dari Laporan Keuangan Kementerian Negar/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LK BUN), LHP LKPP juga merupakan gabungan dari LHP LKKL dan LK BUN. Perkembangan opini atas LKKL dan LK BUN dari Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2012 dapat dilihat sebagai berikut.

Opini	Tahun
	2008	2009	2010	2011	2012
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	35	45	53	67	69
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)	30	26	29	18	22
Tidak Memberikan Pendapat (TMP)	18	8	2	2	2
Tidak Wajar (TW)	-	-	-	-	-
Jumlah LKKL dan LKBUN	83	79	84	87	93

Keterangan : – *) Jumlah entitas pelaporan adalah 94, satu diantaranya yaitu Badan Pengelola Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam belum selesai diperiksa.

Rincian dari opini atas LKKL dan LKBUN tersebut dapat dilihat pada Lampiran 3;

 BPK juga melaporkan pemantauan tindak lanjut rekomendasi BPK atas pemeriksaan LKPP tahun-tahun sebelumnya. Hasil pemantauan tindak lanjut menunjukkan bahwa dari 33 rekomendasi BPK pada pemeriksaan LKPP Tahun 2007-2010 yang belum selesai ditindaklanjuti, empat telah ditindaklanjuti, 17 rekomendasi masih dalam proses tindak lanjut, dan 12 rekomendasi menjadi tindak lanjut pada LHP LKPP Tahun 2011 karena merupakan temuan yang berulang.

Hasil reviu atas pelaksanaan transparansi fiskal yang dilakukan atas pemenuhan 45 kriteria dalam empat unsur utama yaitu:     (1) kejelasan peran dan tanggung jawab pemerintah; (2) proses anggaran yang terbuka; (3) ketersediaan informasi bagi publik; dan (4) keyakinan atas integritas data yang dilaporkan. Hasil reviu menunjukan pemerintah sudah memenuhi 21 kriteria, belum sepenuhnya memenuhi 23 kriteria, dan tidak memenuhi sebanyak satu kriteria.

(sumber:www.bpk.go.id)

“PETUGAS PEMANTAU PENGENDALIAN UTAMA SEBAGAI PROPAM KPKNL”

Pada tanggal 23 Mei 2013 diselenggarakan Sosialisasi Pembaharuan KMK-52/KMK.09/2011 menjadi KMK-32/KMK.09/2013 tentang Peningkatan Penerapan Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian Keuangan yang disampaikan oleh Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan di Aula Serba Guna Gedung KPKNL Purwakarta, Jalan Siliwangi No.9 Purwakarta.

Sosialisasi ini diselenggarakan dalam rangka Workshop Pengendalian Intern sekaligus pembinaan dan pengawasan oleh Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan kepada KPKNL Purwakarta khusus terhadap pelaksanaan Pengendalian Intern dalam kaitannya dengan bertambahnya unit kerja baru yakni Unit Kepatuhan Intern. Workshop ini diselenggarakan mulai tanggal 20 Mei 2013 sampai dengan 24 Mei 2013.

Kepala KPKNL Purwakarta, Usen Irfan Shdiik, dalam sambutan pembukaan sosialisasi ini menyampaikan pentingnya peran pengendalian intern dalam menyelaraskan setiap pekerjaan layanan unggulan (quickwin) guna melayanai masyarakat pengguna jasa layanan. Sehingga pekerjaan layanan unggulan akan senantiasa terselesaikan tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mempunyai nilai pekerjaan yang dapat diandalkan. Dengan demikian kepentingan masyarakat pengguna jasa layanan dapat terlayani dengan baik.

Pengendalian intern merupakan pemantauan, pengawasan sekaligus pengendalian terhadap kinerja organisasi. Hal tersebut bertujuan untuk meminimalkan setiap resiko pekerjaan dengan melakukan pekerjaan sesuai standar dan prosedur yang berlaku atau yang lebih dikenal dengan Standard Operating Procedure (SOP). Adanya pengendalian intern ini memunculkan sebuah unit kerja baru dimana didalam terdiri para petugas pemantau pengandalian utama. Petugas tersebut dapat di analogikan sebagai propam dalam organisasi kepolisian. Demikian yang diungkapkan oleh Nursevianto Tahier, S.E., Ak., M.Ak dalam awal pemberian materi.

Materi pertama dalam sosialisasi ini adalah Konsep Dasar Pengendalian Intern oleh Nursevianto Tahier, S.E., Ak., M.Ak. Pembahasan ini menjelaskan tentang pentingnya pengendalian intern dalam suatu organisasi dan bagaimana praktiknya. Beliau juga menjelaskan bahwa saat ini terjadi perubahan fokus pengendalian dari hard control yang fokus terhadap kebijakan dan prosedur menjadi soft control yang dalam hal ini terdapat peran dari nilai-nilai Kemeterian Keuangan, filosofis manajemen, dan gaya operasi.

Materi kedua adalah Dasar Hukum Penerapan Pengendalian Intern yang disampaikan oleh  Willyan Bagus Alamsjah. Wilyan menjelaskan dasar hukum Pengendalian Intern dikeluarkan pertama oleh pemerintah pada tahun 2004 dengan lahirnya Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang kemudian dijabarkan oleh Kementerian Keuangan dengan KMK-152/KMK.09/2011 tentang Peningkatan Penerapan Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian Keuangan yang baru saja diperbaharui pada bulan Januari 2013 dengan KMK-32/KMK.09/2013. Dalam keputusan tersebut, dijelaskan mengenai unit kerja dan tugas pemantauan pengendalian intern dan pedoman umum pelaksanaan pemantauan pengendalian intern.

Materi yang terakhir diisi dengan materi Pengembangan Perangkat Pengendalian Intern yang disampaikan oleh Akhmad Musoffa, S.E., Ak. Dengan lahirnya KMK-32/KMK.09/2013 terjadi pengembangan perangkat pengendalian intern yaitu pelaksanaan pemantauan. Kegiatan pemantauan nantinya akan dilaksanakan oleh Seksi Kepatuhan Intern yang saat ini masih merangkap di Seksi Hukum dan Informasi. Pemantauan Pengendalian Utama dapat dilakukan harian, mingguan atau bulanan, sedangkan Pemantauan Efektivitas, Implementasi, dan Kecukupan rancangan dilakukan setidaknya sekali dalam setahun.

Sosialisasi ini ditutup oleh Bapak Usen Irfan Shidik dengan memberikan tekanan pada pentingnya setiap pegawai untuk memahami arti pengendalian intern. Diharapkan seluruh pegawai di lingkungan KPKNL Purwakarta mampu bekerja dengan tertib dan tidak hanya terfokus pada aturan atau kebijakan yang berlaku namun secara individu juga mampu menegakkan disiplin diri yang tiada batas. Serta dapat meningkatkan kerjasama tim untuk mencapai tujuan organisasi dengan mengedepankan nilai-nilai Kementerian Keuangan. Pada akhir sambutannya tak lupa beliau menyampaikan terima kasih kepada Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan yang telah melaksanakan Workshop dan Sosialisasi Pengendalian Intern. (Erwin Sang Pemanjat-KPKNL Purwakarta)

Dirjen Kekayaan Negara Resmikan Gedung KPKNL Purwakarta

Purwakarta – Direktur Jenderal Kekayaan Negara Hadiyanto meresmikan gedung Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwakarta pada 18 April 2013 di di Bumi Siliwangi, Purwakarta, Jawa Barat

Peresmian Gedung yang diiringi hujan deras ini, disaksikan secara langsung oleh Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi dan dihadiri oleh Sekretaris DJKN Agus Ridjanto Sedjati, Kepala Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat M Djalalain, para kepala KPKNL di wilayah Jawa Barat serta perwakilan kementerian/lembaga.

Dirjen Kekayaan Negara Mengatakan bahwa keberadaan gedung KPKNL pada hakikatnya bertujuan untuk mempermudah dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat/pengguna jasa. KPKNL Purwakarta yang merupakan bagian dari Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat, keberadaannya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses reformasi birokrasi Kementerian Keuangan. DJKN yang dibentuk pada tahun 2006, merupakan unit eselon I Kementerian Keuangan  yang mengemban tugas mengelola kekayaan negara, pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang. “Dengan dibentuknya DJKN, diharapkan tata kelola di bidang pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang menjadi lebih baik, handal, dan transparan,” tegasnya.

Tuntutan masyarakat yang begitu tinggi terhadap pelayanan publik, menurutnya, merupakan salah satu alasan penting pembangunan gedung kantor pelayanan sebagaimana gedung kantor yang akan diresmikan ini. Upaya mewujudkan pelayanan publik yang prima tersebut, lanjutnya, ada tujuh indikator yang harus dipenuhi dalam mewujudkannya antara lain, kesederhanaan, kejelasan, waktu penyelesaian, akurasi, keamanan, tanggung jawab, serta kelengkapan sarana dan prasarana.

Ia meminta agar seluruh jajaran KPKNL Purwakarta sebagai tuan rumah, agar mensyukuri keberadaan gedung yang telah diresmikan dengan cara  memanfaatkan dan menjaga salah satu aset negara ini dengan sebaik-baiknya. “Jadilah contoh teladan sebagai pengelola barang milik negara yang baik,” pintanya kepada jajaran KPKNL Purwakarta. Lebih lanjut, ia berpesan agar jajaran Kanwil DJKN Jawa Barat dapat menunjukkan  perilaku yang terpuji, baik di dalam kedinasan maupun di luar kedinasan yang mencerminkan nilai-nilai Kementerian Keuangan dan jangan sampai lekang oleh waktu serta kehilangan momentum akibat terjebak dalam rutinitas.

Kepada pimpinan unit, penggemar olahraga bulu tangkis ini berpesan agar meluangkan waktu untuk melakukan internalisasi secara berkesinambungan, saling mengingatkan, menciptakan situasi yang kondusif yang memungkinkan nilai-nilai ini wujud dalam perilaku. “Saudara hendaknya menjadi agen perubahan yang membawa nilai-nilai kebaikan bagi bawahan Saudara,” pungkasnya.

Seusai memberikan sambutan peresmian, Dirjen kekayan negara menandatangani prasasti peresmian yang dilanjutkan dengan pengguntingan pita serta penyerahan tumpeng kepada KPKNL Purwakarta Usen Irfan Sidik sebagai tanda telah diresmikannya gedung baru ini. Peresmian gedung KPKNL diakhiri dengan tanya jawab antara Dirjen Kekayaan Negara dengan petugas Area Pelayanan Terpadu (APT) serta kunjungan ke berbagai sisi ruangan kantor.

Sebelumnya, Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi mengaku senang dengan kehadiran KPKNL Purwakarta. Ia berharap agar kerja sama antara pemerintah daerah Purwakarta dan KPKNL Purwakarta dapat terjalin baik mengenai lelang serta penilaian aset barang milik daerah.

Menggapai Target Sertifikasi BMN di KPKNL Purwakarta

Berbagai upaya dilaksanakan untuk mencapai target sertifikasi BMN. Salah satu upaya KPKNL Purwakarta untuk mencapai target tersebut adalah dengan mempertemukan Satuan Kerja dengan Kantor Pertanahan. KPKNL Purwakarta sebagai Pengelola Barang memfasilitasi pertemuan tersebut untuk melakukan Identifikasi dan Pendataan serta Pelaksanaan Program Percepatan Sertipikasi Barang Milik Negara Berupa Tanah Pada Kementerian/Lembaga.

Secara nasional pada tahun 2013 telah ditetapkan 2.000 bidang tanah sebagai target nasional program percepatan pelaksanaan sertipikasi BMN berupa tanah yang pendanaannya berada di DIPA Badan Pertanahan tahun anggaran 2013. Koordinasi antara Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat, Kantor Pertanahan seluruh Jawa Barat, Kanwil DJKN Jawa Barat dan KPKNL se Jawa Barat telah dilaksanakan di Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat. Agenda rapat menyusun dan menyepakati program kerja, time schedule dan langkah-langkah strategis guna melaksanakan target program percepatan pelaksanaan sertipikasi BMN berupa tanah.

KPKNL Purwakarta telah ditetapkan target program percepatan pelaksanaan sertifikasi BMN berupa tanah sebanyak 5 (lima) bidang tanah pada Satuan Kerja di wilayah kerja KPKNL Purwakarta. Untuk melaksanakan program tersebut KPKNL Purwakarta pada tanggal 11 April 2013 melakukan kegiatan verifikasi dan validasi BMN berupa tanah oleh  Kantor Pertanahan Purwakarta, Kantor Pertanahan Subang dan Kantor Pertanahan Karawang dengan Satuan Kerja yang menjadi target program percepatan pelaksanaan sertipikasi BMN berupa tanah.

Acara dibuka oleh Kepala KPKNL Purwakarta, Usen Irfan Shidik yang menyampaikan harapannya agar pelaksanaan program ini dapat berjalan dengan baik. Beliau juga mendorong agar Kantor Pertanahan dan Satuan Kerja dapat bersinergi untuk dapat tercapainya target sertifikasi BMN berupa tanah. 

Pelaksanaan verifikasi dan validasi BMN berupa tanah selanjutnya dilakukan dan dipandu oleh Hario Bagus Waskito dari Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara.  Salah satu peserta dari Satuan Kerja Unit Pelayanan Pelabuhan Pemanukan, Mawardi mengungkapkan “Kami sangat senang dan terbantu dengan acara ini, karena dapat langsung dipertemukan dengan pihak Kantor Pertanahan dan langsung dipecahkan kendala yang kami hadapi”.

Hasil dari Pelaksanaan kegiatan ini dibuatkan berita acara verifikasi dan validasi antara Kantor Pertanahan dan Satuan Kerja yang hasilnya diharapkan pada 1 (satu) minggu kedepan permasalahan yang ada telah terpecahkan dan sudah dapat diproses pendaftaran tanahnya di Kantor Pertanahan.

KPKNL PURWAKARTA SEBAGAI KANTOR TELADAN MENUJU KANTOR PERCONTOHAN

KPKNL Purwakarta, pada tahun 2013 berdasarkan surat Kepala Kanwil VIII DJKN Bandung No. S-284/WKN.08/2013 tanggal 20 februari 2013 diusulkan sebagai peserta seleksi Penilaian Kantor percontohan (KPPc) di lingkungkan DJKN. Usulan ini didasarkan pada kriteria SDM yang baik, sarana dan prasarana yang memadai serta kinerja yang baik.

Berbagai persiapan telah dimulai dengan mempercantik sarana kantor berupa renovasi front office dan penataan ruang kantor. Hal ini juga telah dilakukan peninjauan oleh Kepala Kanwil VIII DJKN Bandung M. Djalalain pada tanggal 26 Maret 2013 ke berbagai sarana dan prasarana kantor serta memberikan briefing kepada seluruh pegawai KPKNL Purwakarta. 

Mengawali sambutannya beliau menyampaikan bahwa baru saja ditandatangani Kontrak Kinerja Kemenkeu Two, dan dalam waktu yang tidak terlalu lama akan tandatangani Kontrak Kinerja Kemenkeu Three  dan Kemenkeu Four yaitu paling lambat tanggal 28 Maret 2013.

Sebagai calon peserta Kantor Percontohan dan menjadi kantor teladan mempunyai beberapa konsekuensi dan ciri, antara lain:

1.        Mempunyai front office yang memadai sebagai kantor pelayanan;

2.        Adanya pengawasan terhadap layanan unggulan;

3.        Pelayanan harus lebih baik.

Pelayanan merupakan garda terdepan dalam suatu kantor, sehingga SDM yang handal dan kompeten merupakan ujung tombak pelayanan harus selalu ditingkatkan kompetensinya serta dilakukan pembinaan. Selain itu disampaikan bahwa pelayanan merupakan tanggung jawab bersama sehingga apabila terdapat sedikit kejelekan dalam pelayanan maka akan berpengaruh negative terhadap kinerja kantor.

Salah satu tugas Kanwil adalah memberikan pembinaan, baik dibidang lelang, piutang Negara, Pengelolaan BMN, bidang penilaian atau bidang yang lainnya sehingga diharapkan para pejabat dan pegawai dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada para stakeholder.

Dalam berbagai kegiatan di Kementerian Keuangan, para pimpinan selalu menekankan lagi nilai-nilai Kementerian Keuangan. Ini penting disampaikan bahwa di unit terkecilpun, pimpinan harus selalu memberikan pembinaan dan yang tidak kalah penting adalah memberikan teladan bagi pegawai yang berada di wilayahnya.

Diharapkan seluruh pegawai Kementerian Keuangan dapat memahami, menanamkan dan melaksanakan nilia-nilai Kemanterian Keuangan secara baik dan benar, karena konseksuensinya pada zaman informasi ini adalah jika terjadi masalah sedikit saja akan menjadi sorotan masyarakat.

Diakhir sambutannya Kepala Kanwil, M Djalalain menyampaikan agar persiapan untuk mencapai kantor percontohan dapat dilaksanakan sebaik-baiknya dan dapat memenangkan lomba kantor percontohan tingkat Kementerian Keuangan.